Era Vakum

Ilustrasi: i.pinimg.com


Oleh MN Tahar

Sejarah pertarungan intelektual di bawah matahari peradaban barangkali hanya ada di Indonesia, ketika sehimpun filosof duduk bersama dalam satu forum agung sepanjang interval 1945 hingga 1959. Perang urat syaraf terpanjang ini layak disebut sebagai The Age of Philosophical Race atau Zaman Pertarungan Filsafat.

Para patriot pemikir menguji argumen guna menemukan falsafah ideal negara dari aliran filsafat yang berbagai-bagai. Ada empat sumbu gagasan yang mengemuka dalam debat filsafat di meja rapat ini. Dari filsafat Religius muncul nama Haji Agoes Salim. K.H. Mas Mansoer, dan Parada Harahap, filsafat Sosialis-Nasionalisme di antaranya Soekarno, Hatta, dan Muhammad Yamin, lalu filsafat Nasionalisme Moderat (modifikasi dari filsafat Nusantara) yang tampil di antaranya Ki Hajar Dewantara, K.R.M.T.A Woerjaningrat, dan Soekardjo Wirjopranoto.

Dalam dua kali kemuncak pertarungan yakni sidang BPUPKI dan rapat Majelis Konstituante, para pemikir Marxisme-Leninisme seperti Sang Madilog Tan Malaka dan Amir Sjarifuddin hanya muncul pada Majelis Konstituante. Mereka bergerak di bawah tanah usai gagalnya Revolusi Banten 1926.

Sejarah Indonesia telah bersentuhan dengan empat lapis kronologi filsafat, dimulai mitologi Nusantara sebagai embrio, muncul dari kebudayaan neolitik yang berkisah tentang Asal Usul Alam Semesta, dan ternyata tak jauh beda dengan mitologi Barat terutama Yunani.

Lalu filsafat Timur (konfusionisme, hinduisme, budhisme) dan filsafat Islam lewat sufisme dari al Ghazali dan al Arabi. Aliran spiritual mistikus ini agak menyerupai aliran pasrah seperti fatalisme, determinisme, atau stoikisme. Al Ghazali ternyata tidak mencoret seluruh filsafat dari kamus Islam, hanya terutama kepada neoplatonisme yang menganggap Tuhan terlalu tinggi untuk mengurus alam semesta.

Di era sufisme inilah Indonesia mengalami fase kolonialisasi, sehingga sufisme berbelok dari sikap ridha - zuhud menjadi futuwwah (kesatriaan)¸ di antaranya terproyesikan pada spirit penyerangan pangkalan maritim Belanda di Teluk Ketapang (Malaka) pada tahun 1784 oleh Raja Haji Fisabilillah, Perang Diponegoro (1825), dan Peristiwa Cilegon 1888, saat anggota tarekat Qadiriyah-Naqsyabandiyah menyerukan perang suci melawan kafir Olanda. Pejuang-pejuang sufi lainnya seperti Abd Al-Shamad al_Palembangi dan Teungku Syeikh Saman Tiro berkibar kemudian di antara banyak lainnya.

Sayangnya Sufisme kemudian diperalat oleh feodalisme untuk memblokade sedapat mungkin usaha-usaha subversif atau perisai daulat para raja. Hal ini kemudian memunculkan para reformis Islam abad pertengahan. Di Indonesia terdapat nama Haji Miskin, Tuanku Nan Renceh, dan Tuanku Imam Bonjol.

Terakhir adalah filsafat Barat yang datang bersama dengan kolonialisasi yang sebenarnya tersendat lama. Para kolonial menyimpan filsafat moral Yunani, hingga Filsafat Renaisans dan Filsafat Enlightenment yang menjadi lentera kebangkitan akal di kampung asal mereka.

Filsafat ini disimpan sebagai aib karena tak mampu mencegah Daendels menjual tanah rakyat, tak sanggup melarang van den Bosch untuk menerapkan Kultuurstelsel (tanam-paksa) dan tak kuasa menahan Raffles untuk tidak bergabung bersama Douwes Dekker, Hoevel, dan Vollenhoven yang tercerahkan oleh filsafat tersebut, lalu melawan kejahatan kemanusiaan bernama Kultuurstelsel itu.

Politik Etis memberi kesempatan kepada para priayi dan orang kaya Indonesia untuk bersekolah di Belanda. Di antaranya Tan Malaka, Hatta, Syahrir, Semaun, Iwa Kusumasumantri, Zainal Abidin, dan Nazir Pamuntjak. Sekembalinya dari Belanda, mereka mendirikan kelompok studi seperti Algemene Studie Club, tempat Soekarno, Sartono, Sunarjo, dan lainnya menimba studi Filsafat Barat.

Dari sinilah para murid Barat _tapi dengan tujuan untuk menentangnya_ ini belajar ide-ide tentang anti despotisme kerajaan, cikal-bakal liberalisme politik dan ide demokrasi—dengan tokoh-tokohnya seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Leibniz, Voltaire, Antoine Condorcet, David Hume, JJ. Rousseau, Immanuel Kant, dan seterusnya.

Filsafat Fasisme Jepang tercoret otomatis, meski sempat singgah di Indonesia. Aliran Fasis-Militerisme ini bukan ajaran Mussolini atau Nietzsche tapi berasal dari Bushido warisan kaum Samurai. Lagi pula Fasisme memang tidak layak diadopsi sekaligus tidak relevan.

Ketika jadi presiden, Soekarno menawarkan dialektika Demokrasi Terpimpin yang dinilai sesuai dengan kultur Indonesia, lalu proposal tentang Nasakom (Nasional, Agama, dan Komunisme). Namun gagasan ini tidak selesai, menyusul karir politik Soekarno yang segera tamat.

Ia terjepit ketika filsafat Marhainisme-nya tampak sebahu dan lalu hanya condong ke komunisme gagasan Marx. Ia digantikan oleh Soeharto yang pragmatis, dan oleh sejumlah kalangan dicap anti filsafat.

Soeharto menyetop semua gagasan filsafat Barat yang berpotensi subversif, tapi menarik kuat-kuat modal investasi dari kantung mereka. Untuk ekonomi Indonesia yang sedang collaps ketika itu, Soeharto adalah sang Bapak Pembangunan. Tapi saat bersamaan filsafat sedang melewati era vakum.

Pancasila sebagai deorama filsafat dunia, di bawah “stabilitas politik” Soeharto mengalami pendangkalan bukan main, hanya berakhir sebagai hapalan dan etika keseharian.

Menurut Ferry Hidayat dalam Sketsa Sejarah Filsafat Indonesia, pendangkalan itu dapat dijejak dalam Buku PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan buku teks penataran P4 (Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Buku yang diajarkan pada mahasiswa baru ini dinilai mereduksi makna awal ‘Pancasila’ yang dulu dirumuskan para founding fathers Indonesia dengan pernak-pernik yang progresif dan revolusioner menjadi hanya serpihan-serpihan kecil etiket sehari-hari yang pasif dan frigid.

Di era Soeharto filsafat dianggap telah mati, kecuali hanya beberapa filosof teoritis. Yang agak menonjol dan mirip kaum sufisme pelat merah zaman kerajaan adalah Nurcholish Madjid.

Ia menggagas filsafat sekularistik. Filsafat ini memisahkan antara transendental dan temporal. Tuhan dan agama masuk dalam domain transendental, sedangkan dunia adalah wilayah temporal. Sehingga agama hanya menjadi urusan umat, dan negara menjadi urusan Soeharto.

Sepanjang era reformasi hingga hari ini kita tengah hidup dalam kematian filsafat, kecuali filsafat teoritis ingin diikutkan. Artinya tidak ada dialog kebangsaan secara etik dan logik yang ingin didengar penguasa sebagai pedoman ideal memajukan bangsa. Tidak ada Zaman Pertarungan Filsafat Jilid II. Demokrasi elektoral hanya membiakkan para pemikir pendek lima tahunan yang parsial dan pragmatis. ~MNT


Comments