Oleh Muhammad Natsir Tahar
Kapten
Edward Smith dan anak buahnya tak hirau oleh peringatan tentang gunung es yang
berada dalam jalur yang dilalui Titanic. Malahan, atas perintah Joseph Bruce
Ismay, Direktur White Star Line, Titanic semakin mempercepat lajunya meskipun
langit sedang gelap gulita.
Pada
malam 14 April 1912, dua orang pengawas kapal melihat bongkahan gunung es besar
persis di depan jalur Titanic dan memberitahu anjungan. First Officer William
Murdoch memerintahkan kapal dibelokkan dan mesin dimundurkan, tetapi sudah
terlambat, sisi kanan Titanic menabrak gunung es.
Gunung es
adalah fenomena pecahan gletser yang mengagumkan dan di sisi lain juga
merisaukan. Apa yang tampak sebagai tip of the iceberg lebih sering dibunyikan
sebagai makna konotatif. Ada sesuatu yang besar dan berbahaya lagi tersembunyi
di balik keindahannya. Gunung es itu adalah Bonus Demografi.
Bonus
Demografi manisdi lidah dan indah pula di telinga. Siapa yang tak riang gembira
mendengar kata bonus, sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis. Ini lips service
yang paling meninabobokan dan Indonesia Raya sedang bersiap – siap
menghadapinya. Empat tahun dari sekarang, tepatnya tahun 2020 akan terjadi
ledakan dahsyat jumlah usia produktif di Indonesia.
Bonus Demografi
adalah suatu keadaan di mana usia produktif (15 – 64 tahun) mendominasi
komposisi penduduk sebuah negara. Jika kita bicara tentang sosio-kultural
Indonesia, bonus demografi tidaklah mengembirakan sebagaimana yang sudah
dilewati oleh Jepang dan Korea Selatan. Berkaca dari fakta yang ada sekarang,
Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) Indonesia masih
saja rendah. Dari 187 negara di dunia, Indonesia berada di urutan 121.Jika
tidak ada upaya efektif dari Pemerintah menghadapi ledakan ini, makaBonus
Demografi akan menjadi klimaks bagi Indonesia.
Diperkirakan
180 juta orang Indonesia akan saling berebutan dalam bursa kerja selama rentang
waktu 10 tahun hingga tahun 2030. Ini sudah menjadi tantangan terbesar bagi
nasib bangsa ini ke depan, apatah lagi jika kita menambah beban itu dengan
adanya isu mobilisasi pekerja asing dan keniscayaan globalisasi MEA (dengan
satu fakta sakit: HDI Indonesia paling rendah dibandingkan negara-negara
anggota ASEAN lainnya).
Dalam
ruang terbatas ini saya ingin memaksakan untuk mengelaborasi problema ini dalam
analisis SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Strenght
(kekuatan): Indonesia adalah negara yang kaya dalam segala bentuk, lautan bagai
kolam susu dan tongkat kayu jadi tanaman. Indonesia adalah zambrut
khatulistiwa, primadona tropis juga lumbung logam mulia, minyak dan gas.
Hitunglah
nikmat Tuhan ini sampai berurai air mata. Mestinya anugerah laksana sekeping
surga ini sudah lebih dari cukup untuk mengisi periuk nasibagi 180 juta orang
ditambah berkapal – kapal lainnya yang datang dari empat penjuru mata angin
dunia.
Weaknesses
(kelemahan): Inilah Indonesia, sebuah negara hegemonik. Kekayaan alam sudah
digenggam oleh konspirasi global, namun dicicipi oleh anak bangsa ini hanya
berupa tetesan kecil secara trickle down effect. Lapangan kerja terus
menyempit, sektor fiskal dan moneter yang labil, lemahnya pengendalian populasi
penduduk ditambah indeks pembangunan manusia yang tidak progresif.
Opportunities
(kesempatan):Seperti menatap oase di terik gurun, tiba – tiba Presiden Jokowi
membahanakan kalimat bijak: kita sudah lama memunggungi samudera. Tepat sekali,
selama ini warisan kultur kontinental masih melekat kuat pada bangsa ini.
Agraris, argo industri dan segala dinamika ekonomi daratan bukan sesuatu yang
sepele, tapi dengan melupakan potensi terpendam pada laut yang secara
historikal telah memegahkan Nusantara, kita seolah sudah menjadi bangsa yang
tak sadar di untung.
Visi
untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia patut
diapresiasi dengan banyak catatan. Budayawan dan Chairman Riau Pos Group, Rida
K Liamsi dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan PWI Kepri menegaskan
bahwa kebijakan ini dapat terlaksana jika pendekatan pembangunan nasional berubah
haluan dari populis sentris ke potensi wilayah sentris.
Kemudian
secara implisit Rida mengingatkan agar proyek poros maritim tidak menjadi
kebijakan populis-propaganga sebuah rezim, tapi ditingkatkan secara jangka
panjang dalam skema garis besar haluan negara. Dengan demikian arah kebijakan
pembangunan ekonomi nasional yang ingin kembali berkiblat pada kekuatan laut,
harus menjadi solusi untuk menyerap bonus demografi yang tentunya denganmemberi
stimulus pada peningkatan SDM bidang maritim.
Threats
(ancaman): Poros Maritim dengan Tol Laut sebagai agenda nasional masih berupa
embrio. Banyak tahapan yang harus dilewati dalam pembangunan infrastruktur dan
berbagai macam lompatan kebijakan baik secara sosial, politik, kapital dan
konsistensi. Meski tampak lebih masuk akal, namun pembangunan ekonomi berbasis
maritim bukanlah satu – satunya cara untuk mengerkah dampak bonus demografi.
Apalagi diskursus Poros Maritim tidak secara kongkrit membicarakan tentang
penyerapan tenaga kerja.
Bahkan
untuk wilayah Kepulauan Riau, Poros Maritim mendapat cobaan berat karena menghadapi
tekanan politik regional Singapura dan minimnya pendanaan dari pusat. Poros
Maritim juga terancam hanya semata menjadi proyek kapitalisme global serta
tidak mampu mendongkrak perdapatan per kapita masyarakat setempat.
Dampak
bonus demografi mau tidak mau harus dihadapi bersama oleh komponen bangsa ini.
Pemimpin negeri ini harus terus diingatkan, bahwa kapal besar bernama Indonesia
tidak sedang menghadapi persoalan lain yang lebih besar kecuali bonus
demografi. Sedikit saja terlambat kita akan karam.
Solusinya
selain “terjun ke laut” adalah semua kebijakan yang dibuat harus selalu
mengarah kepada peningkatan lapangan kerja dan menumbuhkan jiwa
enterpreneurship, pengendalian pertumbuhan dan menekan sentralisasi usia
produktif di zona urban serta peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam
segala bidang. ~MNT
Comments